in Sindikasi_Media, Uncategorized

Pengumuman Vertual Harus Melalui Surat Resmi dan Data Valid

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak mengulangi model pengumuman seperti hasil verifikasi administrasi yang lama. Dimana hanya berupa secarik kertas dengan daftar nama partai politik yang lolos dan tidak lolos. Untuk itu, pada pengumuman verifikasi faktual (vertual) partai politik (parpol) yang direncanakan akan diumumkan KPU pada 7 Januari 2013, KPU harus umumkan melalui surat resmi dan data-data yang valid.
“Dalam mengumumkan hasil verifikasi faktual ini, KPU harus menuangkannya dalam surat keputusan resmi tentang partai yang lolos dan disertai dengan penjelasan yang rinci didukung dengan data-data yang valid dari hasil verifikasi faktual di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelas Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz di Jakarta, Minggu (6/1).
Menurut Masykurudin Hafidz, rincian penjelasan hasil vertual ini penting, terutama bagi parpol itu sendiri untuk membandingkan data yang dimiliki dan disetorkan ke KPU beberapa waktu lalu dengan hasil vertual. “Sehingga parpol yang tidak lolos bisa dengan cepat misalnya ketika akan melakukan gugatan,” kata Masykurudin Hafidz.
Selain itu, jelas Masykurudin Hafidz, pengumuman hasil verifikasi KPU dengan rincian penjelasan, dapat menunjukkan seberapa tinggi dan rendahnya kualitas parpol dalam menghadapi Pemilu 2014. Misalnya, dalam hal kepengurusan 30 persen perempuan, KPU perlu membuka ke publik partai-partai mana saja yang memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan tersebut.
“Parpol hanya sekedar menunjukkan surat penjelasan ketidakmampuannya itu. Begitu juga soal keanggotaan, KPU perlu memberikan keterangan juga sejauh mana parpol memang benar-benar mempunyai basis keanggotaan yang kuat dan mengakar di daerah atau justru sebaliknya,” jelas Masykurudin Hafidz.
Dengan penjelasan rinci seperti ini, tambah Masykurudin Hafidz, setidaknya masyarakat pemilih bisa sejak awal menilai kualitas parpol dalam menghadapi Pemilu 2014. “Untuk itulah, KPU jangan hanya terbatas dari segi administrasi tentang lolos dan tidak lolosnya saja, tetapi juga perlu memanfaatkan kesempatan verifikasi ini sebagai peluang pendidikan pemilih dengan memberikan informasi sejauhmana kualitas kepartaian kita,” tukas Masykurudin Hafidz. (mrk/jpnn)
Post: www.jpnn.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment