in Sindikasi_Media, Uncategorized

Karut-marut Verifikasi Pemilihan Umum 2014

Bermula dari pelantikan tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Maret 2012 lalu, harapan rakyat terhadap terwujudnya pemilu yang demokratis di Indonesia kembali muncul.
Mengaca dari amburadulnya penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, tentu akan menjadi tantangan bagi KPU saat ini untuk menciptakan Pemilu 2014 yang lebih baik.
Namun, ternyata harapan masyarakat Indonesia yang menginginkan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil kembali dikecewakan akibat sejumlah persoalan yang muncul pada saat awal penyelenggaraan Pemilu 2014. Mulai dari penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang ditenggarai ada intervensi pihak asing hingga sejumlah peraturan kontroversi dari KPU terkait hasil verifikasi.
Keadaan ini membuat independensi maupun profesionalisme dari KPU selaku penyelenggara pemilu kembali diuji. Alih-alih ingin mempermudah proses verifikasi administrasi parpol dengan menerapkan teknologi melalui Sipol, malah hanya menimbulkan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk parpol itu sendiri.
Tak sampai disitu, konflik internal KPU yang terjadi antara komisioner KPU dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU juga makin menunjukkan banyaknya persoalan yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2014 yang demokratis.
Krisis Kepercayaan
Diakui anggota KPU Hadar Navis Gumay, tantangan terbesar yang dihadapi lembaga KPU saat ini adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi di Indonesia melalui pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan peserta Pemilu 2014 maupun daftar pemilih hingga saat penghitungan suara, membutuhkan kerja keras dari KPU agar dapat mewujudkan demokrasi yang diharapkan rakyat.
“Pemilu di Indonesia itu unik, memiliki unsur-unsur sendiri, mempunyai anggota dewan, punya sistem pengisian surat suara sendiri, punya surat suara sendiri dari calon dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai daerah pemilihan. Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu,” katanya.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengatakan, KPU harus mampu memperbaiki kinerjanya.
Dengan demikian, diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan publik karena KPU dianggap tidak transparan dan akuntabel dalam proses verifikasi peserta Pemilu 2014.
Sebab, ada sejumlah hal yang dianggap memiliki potensi besar terjadinya pelanggaraan sehingga dapat mengganggu kerja dari KPU saat tahapan verifikasi, antara lain pelanggaran pada tahap penyusunan peraturan, tahap pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran, tahap pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran, tahap verifikasi administrasi, tahap pemberitahuan hasil verifikasi administrasi, tahap pemberitahuan hasil verifikasi administrasi, tahap perbaikan administrasi oleh partai politik, tahap verifikasi administrasi hasil perbaikan, serta tahap pmberitahuan administrasi hasil perbaikan.
Misalkan, pada tahap penyusunan peraturan, KPU membuat peraturan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Itu terlihat, salah satunya pada Peraturan KPU Nomor 10/2012 tentang pemantau pemilu yang mewajibkan pemantau pemilu untuk melapor kepada polisi sebelum melakukan aktivitasnya dengan alasan faktor keamanan.
“Jika tidak dilakukan maka status dan hak pemantau pemilu akan dicabut. Ketentuan ini mengada-ada karena saksi dan pengawas pemilu yang memiliki kerawanan, serta resiko yang lebih tinggi dari pemantau saja tidak pernah diwajibkan oleh aturan manapun untuk melapor kepada polisi sebelum melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Begitu pula pada proses tahapan verifikasi administrasi, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih (JPPR) Yusfitriadi menilai, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan pengawasan.
Antara lain, terjadinya kompromi politik, terutama saat verifikasi di tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, masalah pembajakan kader politik yang menjadi kerap terlewati oleh tim verifikasi.
Tentunya jika hal-hal itu terabaikan, maka cita-cita untuk mewujudkan demokrasi melalui terciptanya parpol yang berkualitas akan sebatas mimpi.
“Proses verifikasi parpol tidak hanya terkait dengan wilayah administratif tetapi juga secara administrati,” katanya.
Karena itulah, baik atau buruknya demokrasi di Indonesia, termasuk Pemilu 2014 mendatang sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang benar-benar independen dan kredibel dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya pada saat proses verifikasi peserta Pemilu 2014 ini. (Tri Handayani)
Post: Suara Karya
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment