in Sindikasi_Media, Uncategorized

Diperkirakan 10 Parpol Ikut Pemilu

JAKARTA – Potensi penyusutan jumlah parpol dalam Pemilu 2014 yang diperkirakan menjadi hanya 10 perlu disikapi secara positif. Jumlah parpol peserta pemilu yang terlalu banyak justru akan minim dasar ideologi maupun paradigma kebijakannya.
Penilaian tersebut dikemukakan pakar politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, yang dihubungi terpisah, Minggu (30/12). 
Andrinof mengatakan banyaknya parpol hanya akan menjadi beban rakyat karena menyedot anggaran dalam jumlah besar, sementara pilihan rakyat tidak bisa fokus. “Jadi, saya kira UU itu sudah tepat. Kalau dasarnya hanya eksistensi suatu kelompok, bisa ratusan partai yang berhak menjadi peserta pemilu,” kata dia.
Mengenai pengawasannya, Andrinof mengimbau semua lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat luas, untuk dapat bersama-sama melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pemilu. 
Gun Gun juga mengingatkan masyarakat agar menyikapi dengan positif adanya penyusutan parpol. Menurut dia, dari berbagai hasil pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi seluruh Indonesia terhadap 16 partai, hanya terdapat 10 partai yang konsisten dinyatakan memenuhi syarat. 
Kesepuluh partai tersebut ialah seluruh partai yang ada di DPR saat ini, yakni Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, ditambah dengan satu partai baru, yakni Nasional Demokrat. Enam partai lainnya, yakni PBB, PKPI, PKBIB, PPRN, PDP, dan PPN, ada di sejumlah provinsi, tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat (lihat infografis).
Gun Gun mencium adanya resistensi dari parpol-parpol yang ingin tetap lolos verifikasi meski tidak memenuhi syarat. “KPU selaku penyelenggara harus independen dan tegas. Mereka harus menghindari perilaku membuka skema zone of possible agreement dengan parpol yang akan mengakomodasi kepentingan mereka yang ingin lolos,” tandas dia.
Menciutnya jumlah parpol peserta Pemilu 2014 mendatang tidak lepas dari berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR-RI, DPD, dan DPRD. Ini merupakan langkah maju dalam upaya penegakan demokrasi di Tanah Air. 
Pasalnya, dalam UU itu, tertulis aturan bahwa sebuah partai politik yang tidak memenuhi syarat memiliki pengurus di setiap provinsi akan dinyatakan gagal menjadi peserta pemilu. KPU harus konsisten menjalankan UU dan bersikap tegas mencoret parpol-parpol yang tidak memenuhi syarat. 
Sekilas, kata Gun Gun, UU tersebut tampak akan memberatkan. Tetapi dalam konteks kepentingan lebih besar, UU bisa menjadi instrumen untuk melakukan penyederhanaan parpol. “Ini penting supaya partai itu jangan sembarangan ada tetapi tidak punya akar yang kuat di tiap daerah. Mereka hanya punya ambisi berkompetisi tetapi tidak menyiapkan infrastruktur yang mapan,” tambah dia.
Mengenai syarat sebagai peserta pemilu, anggota KPU, Ida Budhiati, mengatakan untuk menyatakan sebuah partai politik memenuhi syarat atau tidak, persyaratannya jelas sudah ditentukan dalam Pasal 8 UU Pemilu, yakni punya kepengurusan di 33 provinsi, 75 persen kabupaten dalam provinsi, dan 50 persen kecamatan dalam kabupaten. Satu saja tidak memenuhi persyaratan, partai politik itu akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Pemilu 2014.
Sulit Berubah
Pandangan serupa dikemukakan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi. Dia menilai berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap provinsi di seluruh Indonesia tentang verifikasi faktual, partai politik calon peserta Pemilu 2014 sulit berubah pada tingkat pusat. 
Semisal terjadi perubahan pun tidak akan ditetapkan pada saat KPU Pusat menggelar pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual, melainkan pada mekanisme gugatan seperti ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Satu provinsi saja tak lolos, partai itu akan gagal menjadi peserta pemilu. Secara kasat mata, peta 2014 sebenarnya bisa dilihat dari hasil-hasil pleno terbuka di KPU provinsi,” kata Yusfitriadi ketika dihubungi, kemarin. (har/idl/AR-3)
Post: Koran Jakarta
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment