in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Siasat Partai Politik dalam Menghadapi Verifikasi Faktual

Geliat partai politik menyikapi pelaksaan verifikasi factual untuk pemilu 2014 menarik untuk diamati. Setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meloloskan 18 parpol yang sebelumnya tidak lolos seleksi administrative untuk dapat mengikuti verifikasi factual, parpol pun menyiapkan berbagai strategi agar bisa lolos. Fenomena tersebut dibahas dalam dialog kenegaraan DPD RI bertema ‘Partai Politik Menyiasati Verifikasi’ di coffee corner DPD RI, Rabu, (5/12/12). Salah satu nara sumber, Indra Jaya Piliang (Ketua Balitbang DPP Partai Golkar) verifikasi factual susulan ini terjadi karena kelalaian administrative penyelenggara pemilu yang kemudian disikapi dengan trik administrative oleh peserta pemilu yaitu partai politik.

“Ada satu parpol baru bahkan menyiasati jumlah pengurus agar sesuai dengan syarat administrative, misalkan menetapkan pengurus pusat 10 orang dengan 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan sehingga terpenuhi syarat keterwakilan perempuan 30%. Ini sangat berbeda dengan partai seperti Golkar yang pengurus pusatnya saja mencapai 300 orang,” ujar Indra yang bersiap maju dalam Pilkada Kota Pariaman.
Selain trik administrative oleh peserta pemilu, kinerja penyelenggara pemilu juga mendapat sorotan. Yusfitriadi (Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat/JPPR), mengatakan bahwa kualitas penyelenggra pemilu penting untuk menjamin seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik. “Adanya verifikasi factual susulan menunjukkan adanya indikasi kompromi politik dalam proses seleksi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menurun, dan menempatkan pemilu kita sebatas demokrasi formal dan belum menjadi demokrasi substansial,” kata Yusfitriadi.
Carut-marutnya tahapan penyelenggaraan pemilu ini, menurut Ketua Umum PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia) Erros Djarot, tak lepas dari poltisi pembuat undang-undang yang sarat dengan kepentingan partai dan kelompoknya. Terhadap keputusan DKPP, PNBK sendiri menolak mengikuti verifikasi factual susulan sebagai sikap penolakan terhadap aturan dan mekanisme pemilu yang berlaku. “Memang sebagai konsekwensinya kami tidak dapat ikut pemilu, namun pemilu kan bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan perubahan. Masih ada cara lain untuk menghasilkan pemerintahan yang baik,” jelas Erros yang pernah menjadi aktor dan sutradara film ini. (saf)

Post: dpd.go.id
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment