in Pilgub_Jabar, Sindikasi_Media, Uncategorized

Pilkada di Jabar Mestinya tidak Hanya Menentukan Siapa Gubernur dan Wakilnya

JAKARTA, (JPPR).-Proses demokrasi melalui Pilkada Jawa Barat tidak hanya menentukan siapa gubernur dan wakil gubernur untuk lima tahun mendatang. Akan tetapi, mestinya proses pilkada ini bisa menjadi proses demokratisasi yang lebih luas, yaitu membangun toleransi antarwarga dan membangun kehidupan kebersamaan atas dasar kesepakatan-kesepakatan publik.
Demikian dikemukakan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Minggu (9/12).
Menurut dia, Jawa Barat sebagian besar pemilih mempunyai keyakinan keagamaan yang kuat. Pola-pola kehidupan sosial kemasyarakatan banyak yang diwarnai dengan nuansa-nuansa keagaman dan kebudayaan yang masih kental.
Bahkan, kata dia, dalam arti tertentu pola keberagamaan ini ada beberapa kelompok yang mengarah ke cenderung ekstrim. Oleh karena itu, kata dia, proses demokratisasi di Jabar harus lebih luas yaitu membangun toleransi antar warga.
Dia mengambahkan, pendidikan pemilih di Jabar harus melalui dua hal, pertama, tidak hanya sekedar mengulas kapan pilkada, bagaimana tekhnis pemungutannya dan siapa calonnya tetapi juga mengulas lebih jauh tentang visi, misi dan program serta mendialogkannya dengan fakta-fakta Jawa Barat.
“Keseuaian antara problem sosial Jabar dengan cara visi, misi dan program pasangan dalam mengatasinya, adalah pokok utama pendidikan pemilih ini,” tuturnya.
Kedua, kata dia, yakni membasiskan pendidikan pemilih berdasarkan nuansa keagamaan dan kebudayaan masyarakat Jabar.
Ia menambahkan, ruang pilkada harus bisa terinternalisasi sehingga cara terbaik adalah menggunakan cara-cara keagamaan dan kebudayaan Jawa Barat.
“KPUD dapat memanfaatkan tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan untuk melakukan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan forum-forum keagamaan yang telah mereka miliki. Forum-forum tersebut dapat mengefektifkan waktu dan mengefesienkan biaya-biaya sosialisasi pilkada, jadi kegiatan jauh lebih banyak,” ucapnya.
Terkait proses itu, kata dia, pencalonan kandidat gubernur dan wakil gubernur Jabar via jalur independen ini agak sulit meskipun bisa menjadi alternatif.
Ia menilai, Jabar sebenarnya memiliki pejabat hasil memenangkan Pilkada dari jalur independen, tetapi memang dari penilaian khayalak umum tidak terlalu bagus, yaitu Bupati Garut.
“Banyak temuan kita menunjukkan pilkada di daerah, jangankan menang, untuk mencapai suara dari jumlah syarat pendaftaran saja susah,” ucapnya. (A-194/A-89)***
Post: Pikiran Rakyat
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih unttuk Rakyat (JPPR)

Post Comment