in Sindikasi_Media, Uncategorized

Keterwakilan Perempuan Diabaikan


JAKARTA: Syarat minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol) masih menjadi salah satu pelanggaran yang banyak ditemukan dalam proses verifikasi faktual kepengurusan peserta Pemilu 2014.
Berdasarkan data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) selama proses verifikasi faktal peserta Pemilu 2014 tercatat ada sebanyak 13 jenis atau kategori pelanggaran yang dilakukan parpol. “Pelanggaran terkait keterwakilan perempuan itu yang terbanyak yang ditemukan,” kata Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz di Jakarta, Rabu (26/12).
Namun, dalam temuan pelanggaran tersebut JPPR tidak menyebutkan secara lebih lanjut nama-nama parpol yang melakukan pelanggaran tersebut.
Dia mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan parpol tersebut, yakni tidak sesuainya surat keputusan (SK), pengurus meninggal dunia, pengurus telah dipecat, pengurus pindah alamat, pengurus fiktif, menolak terdaftar sebagai pengurus, terdapat unsur PNS/TNI/Polri, tidak menyerahkan data pengurus, kepengurusan ganda, tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan, rangkap jabatan, manipulasi SK parpol, serta SK revisi tertanggal lebih lama dari SK sebelumnya.
“Adanya temuan pelanggaran ini menunjukkan parpol belum memiliki mekanisme koordinasi yang baik dalam struktur kepengurusannya dari tingkat pusat hingga ke kecamatan,” katanya.
Selain pelanggaran dalam proses verifikasi faktual kepengurusan tersebut, dia menyampaikan, JPPR juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam kategori kesekretariatan parpol. Yakni, alamat tidak sesuai atau tidak ditemukan, alamat tidak lengkap, menggunakan rumah pribadi, menggunakan warung minuman, menggunakan rumah pengurus, menggunakan rumah kosong, menggunakan kantor lain, memiliki dua kantor dan masa kontrak tidak sesuai.
Sedangkan, untuk pelanggaran dalam kategori keanggotaan partai politik terdapat 11 temuan yakni, menyatakan bukan anggota, tidak sesuai kartu tanda anggota (KTA) dengan kartu tanda penduduk (KTP), salah penulisan nama, KTA ganda, tidak menyerahkan KTA, alamat KTA berbasis kecamatan, aspek psikologis anggota menolak disebut sebagai pengurus, anggota dihadirkan tidak sesuai, penggantian anggota sebagai pendukung, KTP dan KTA berbeda daerah, serta tidak memiliki KTA.
Menurut Masykurudin, adanya berbagai temuan pelanggaran yang dilakukan parpol itu memperlihatkan masih kuranya kesiapan parpol dalam memenuhi persyaratan verifikasi.
“Ini juga menandakan adanya sentralisme kepengurusan dan sekretariat parpol. Jelas terlihat parpol cenderung baru melaksanakan fungsinya saat verifikasi faktual, misalnya pengadaan kantor baru dilakukan saat ini. Padahal kantor parpol dapat pula berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi publik,” ujarnya. (Tri Handayani)

Post Comment