in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR Temukan 13 Pelanggaran Verifikasi Faktual Partai

Jakarta– Aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyatakan telah menemukan 13 kategori pelanggaran dalam verifikasi faktual kepengurusan 16 partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. 
Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz, Rabu mengatakan, 13 kategori pelanggaran itu ditemukan di beberapa provinsi yang dijadikan sampel pemantauan JPPR
Dalam hal kepengurusan partai politik, pemantauan JPPR menemukan tiga belas kategori pelanggaran, antara lain, SK tidak sesuai, pengurus meninggal dunia, pengurus telah dipecat, pengurus pindah alamat, pengurus fiktif, menolak terdaftar sebagai pengurus, terdapat unsur PNS/TNI/Polri, tidak menyerahkan data pengurus, kepengurusan ganda, tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan, rangkap jabatan, manipulasi SK parpol serta SK revisi tertanggal lebih lama dari SK sebelumnya. 
“Temuan pelanggaran paling banyak dalam hal keterwakilan pengurus perempuan,” kata Masykurudin. 
Sementara itu, pada kategori kesekretariatan partai politik, JPPR menemukan beberapa pelanggaran, yakni alamat tidak sesuai atau tidak ditemukan, alamat tidak lengkap, menggunakan rumah pribadi, menggunakan warung minuman, menggunakan rumah pengurus, menggunakan rumah kosong, menggunakan kantor lain, memiliki dua kantor dan masa kontrak tidak sesuai. 
Dalam kategori keanggotaan partai politik terdapat 11 temuan yakni, menyatakan bukan anggota, tidak sesuai KTA dan KTP, salah penulisan nama, KTA ganda, tidak menyerahkan KTA, alamat KTA berbasis kecamatan, aspek psikologis anggota menolak disebut sebagai pengurus, anggota dihadirkan tidak sesuai, penggantian anggota sebagai pendukung, KTP dan KTA berbeda daerah, serta tidak memiliki KTA. 
Dia mengatakan, JPPR tidak ingin menyebutkan partai mana saja yang melakukan pelanggaran tersebut, sebab pemantauan tersebut dilakukan sebelum masa perbaikan verifikasi faktual. Ada kemungkinan bahwa partai bersangkutan telah mampu melakukan perbaikan. 
“Kita tidak munculkan partai mana saja, karena tidak ingin mendahului keputusan KPU dan itu kewenangan KPU,” kata dia. 
Dia mengatakan, dari banyaknya temuan JPPR, terutama perihal persyaratan keterwakilan 30 persen perempuan, seakan mengkonfirmasi bahwa partai politik belum siap menjalani verifikasi faktual. 
Selain itu dari data-data berbeda antara pengurus pusat partai dengan fakta di daerah, mengindikasikan kurangnya komunikasi antara pengurus pusat partai dengan pengurus di daerah. 
“Ini menandakan adanya sentralisme kepengurusan dan sekretariat parpol. Parpol juga cenderung baru melaksanakan fungsinya saat verifikasi faktual, misalnya pengadaan kantor baru dilakukan saat ini, padahal kantor parpol dapat berfungsi memberikan pendidikan politik bagi publik,” ujar dia. 
Faktor lain yang menghambat pemantauan JPPR, yakni tidak terbukanya beberapa KPUD daerah terkait data-data yang diperlukan JPPR sebagai bahan pemantauan. JPPR selaku lembaga pemantau publik yang terakreditasi dan sah, menyatakan telah mengirimkan seluruh hasik temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. 
JPPR juga akan terus melakukan pemantauan, termasuk terhadap 18 partai politik yang belakangan diikutsertakan dalam tahapan verifikasi faktual.(rr)

Post Comment