in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

JPPR Akan Laporkan Temuan Ketidakakuratan Data Parpol ke Bawaslu

JAKARTA, (JPPR).- Selama proses verifikasi faktual dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengamat politik menemukan beberapa data parpol yang tidak akurat. Bahkan, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) akan melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pengamat Politik dari SIGMA Said Salahudin mengatakan, ketidakakuratan itu terjadi bisa karena dua hal. Pertama, akibat gagalnya sistem informasi parpol (Sipol) dalam proses verifikasi administrasi oleh KPU. Ia mencontohkan, Sipol tidak bisa mengenali tanda koma diatas (‘).
Dengan demikian, kata dia, saat ada nama pengurus atau anggota parpol bernama “Ni’mat”, misalnya, yang diinput ke dalam sipol, maka otomatis sistem itu menolaknya. Akhirnya parpol kemudian terpaksa mengganti nama tersebut dengan menginput nama “Nimat” atau “Nikmat”.
“Akibatnya, saat difaktual, nama dimaksud tidak ditemukan. Pada kasus seperti itu, jelas parpol yang dirugikan. Namun, ketidakakuratan yang berasal dari KPU persentasenya memang besar,” ucap Said kepada “PRLM”, Minggu (9/12).
Ia menambahkan, persoalan yang paling banyak ditemukan justru datang dari kategori kedua, yaitu dari parpol sendiri. Alamat kantor yang ternyata adalah tempat tambal ban, warung kopi, warteg, dan seterusnya adalah contohnya.
“Untuk keanggotaan juga banyak ditemukan masalah. Contoh, memasukan nama orang yang sudah lama meninggal sebagai kadernya, kader tanpa alamat, hingga orang jompo yang tidak mengerti urusan politik di klaim sebagai anggotanya,” tuturnya.
Dia mengatakan, persoalan-persoalan itu sesungguhnya bukan karena parpol lupa atau abai memperbaharui datanya. Namun, lebih disebabkan karena adanya niat untuk berbuat curang.
“Tidak ada itu istilah lupa di update. Kalau serius mau menjadi peserta Pemilu harusnya semua harus dipersiapkan dengan matang. Tidak bisa main-main. Nah, sayangnya, upaya curang dari parpol-parpol itu tidak pernah ada tindakan hukum baik dari KPUD maupun pengawas di daerah. Ini yang keliru,” tuturnya.
Hal senada dikatakan, Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz. Dengan adanya kasus tersebut, kata dia, terbukti bahwa partai politik hanya bekerja jelang Pemilu.
“Data-data yang diserahkan oleh partai politik ke KPU saat pendaftaran adalah data lama 2009 dengan tanpa diupdate sehingga perubahan yang terjadi dilevel propinsi dan kab/kota baik itu alamat sekretariat, kepengurusan dan keanggotaan sudah banyak yang berubah,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan menyampaikan temuan tersebut ke Bawaslu.”Jadi mungkin belum bisa menyebut nama partainya. Kita hanya bisa menyampaikan temuan pelanggarannya saja,” tuturnya.(A-194/A-89)***
POst: www.pikiran-rakyat.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

Post Comment