in Release, Uncategorized

Bawaslu Lampung Lalai Verifikasi Parpol

BANDAR LAMPUNG (JPPR): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung melakukan kelalaian karena tidak mengawasi proses verifikasi 18 partai politik yang dilakukan KPU Lampung. Sehingga hasil verifikasi patut dipertanyakan.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Lampung Safarudin, Rabu (12-12) menanggapi sikap Bawaslu Lampung yang tidak mengawasi proses verifikasi 18 partai politik. Bawaslu hanya menyerahkannya kepada lembaga pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR).
“Pengawasan itu tugasnya Bawaslu. JPPR itu hanya lembaga pemantau yang tidak wewenangnya terbatas,” ujarnya.
Menurut dia, Bawaslu Lampung sudah melakukan kelalaian yang sangat mendasar, karena tidak melakukan pengawasan dalam verifikasi susulan terhadap 18 partai politik. Padahal, saat verifikasi 16 partai politik sebelumnya Bawaslu selalu intens mengawasi seluruh proses disemua partai politik itu.
“Bawaslu melakukan kelalaian dan tidak profesional. Saya sangat menyayangkan sikap mereka yang tidak mengawasi dan malah hanya menyerahkannya kepada JPPR,” kata dia.
Seharusnya, kata Safarudin Bawaslu mengawasi seluruh proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Lampung. Mengingat yang memiliki tugas pengawasan dan hak untuk menegur KPU adalah Bawaslu bukan JPPR. Bawaslu juga harus mencari solusi jika memang jadwal verifikasi berbenturan dengan jadwal internal Bawaslu.
Untuk itu dalam verifikasi tahap kedua yang akan dilakukan pada 18-20 Desember 2013, Bawaslu Lampung harus mengawasi seluruh proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Lampung. Mengingat saat verifikasi 16 partai politik sebelumnya Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat. “Saya harap mereka mengawasi seluruh proses verifikasi susulan tahap kedua nanti. Jika tidak mereka berarti telah tebang pilih,” ujarnya.
Sementara anggota Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan Bawaslu tidak bisa mengawasi seluruh proses verifikasi KPU Lampung karena masih mengikuti sejumlah kegiatan rakor dan pelantikan Panwaslu. Mereka menyerahkannya kepada JPPR. “Tapi untuk verifikasi tahap kedua kami akan mengawasi seluruhnya,” ujarnya. (CR-2/L-4)
Post: Lampung Post
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment