in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Seharusnya Sejak Dini Bawaslu Awasi Kinerja Komisioner KPU

JPPR, JAKARTA: Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikutsertakan 12 parpol ke tahap verifikasi faktual merupakan tindakan yang terlambat. Mestinya hal ini tidak sampai terjadi, jika Bawaslu sejak dini melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu itu.
“Wewenang Bawaslu adalah mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang kemungkinan dilakukan oleh komisioner penyelenggaraan pemilu. Jangan sampai istilahnya nasi sudah menjadi bubur, baru direspon. Bawaslu terlambat sekali melakukan pengawasan terhadap KPU,” kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro kepada wartawan di Jakarta, Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Menurut dia, Bawaslu seharusnya dapat melakukan tindakan pencegahan, agar sejumlah hal yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik tersebut tidak terjadi. Rekomendasikan sebanyak 12 dari 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi, agar diikutserakan dalam tahap verifikasi faktual, sudah sesuai dengan fungsi dan tugas Bawaslu.
Pengaduan parpol kepada Bawaslu terhadap KPU yang diduga telah melanggar kode etik dengan melakukan sejumlah hal terkait proses verifikasi, antara lain ketertutupan proses verifikasi, penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan pengunduran jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi, sudah sangat tepat. Kemudian, tinggal Bawaslu mengupayakan langkah selanjutnya.
“Tugas pokok dan fungsi pencegahan itu harus diresapi dan dihayati oleh para anggota Bawaslu, karena mereka berkewajiban melakukan pencegahan dan pengawasan secara beriringan. Tindakan pencegahan itu, sebaiknya dilakukan Bawaslu secara sukarela tanpa perlu menunggu undangan dari KPU. Jika memang Bawaslu ingin tahu seperti apa kerja KPU selama melakukan verifikasi, langsung datangi saja. Itu bagian dari tugas Bawaslu sesuai ketentuan UU,” jelas Zuhro.
Namun, imbuh dia, KPU juga harus terbuka dan transparan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara pemilu. Semua itu perlu ditunjukan, agar tidak ada kecurigaan permainan politik antara komisioner dengan kepentingan tertentu. “Jika KPU memperlihatkan kinerjanya secara transparan seperti yang diinginkan masyarakat, pastinya demokrasi di Indonesia akan berkembang semakin baik,” tutur dia.
Sementara itu, Manager Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masukurudin Hafidz mengatakan, jajaran Kesekjenan dan komisioner KPU diminta agar segera menghentikan perseteruannya. Hal itu penting, agar partai politik calon peserta Pemilu 2014 benar-benar diverifikasi dengan cara yang benar.
Masykurudin berharap agar kedua lembaga internal penyelenggara pemilu tersebut, tidak terjebak dalam komunikasi yang tidak produktif yang bisa menghilangkan esensi verifikasi faktual. “Banyak persoalan yang justru mestinya KPU beserta jajarannya ke bawah berkoordinasi dengan baik berhadapan dengan partai politik yang sedang diverifikasi. Sebaiknya konsentrasi, agar tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal. Hal-hal yang tidak perlu, jangan sampai menhambat,” tegasnya.(dbs/jhr/rdw)
Post: Beritadewan
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment