in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Mayoritas Parpol Tak Siap Penuhi Kuota Perempuan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang memverifikasi faktual partai calon peserta Pemilu 2012. Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan mayoritas partai kesulitan memenuhi syarat kuota 30 persen kepengurusan perempuan.
Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz mengatakan itu di Jakarta, Minggu (18/11). Hasil sementara dari pemantauan JPPR, mencatatkan banyak partai, kerepotan saat dihadapkan pada persyaratan 30 persen kepengurusan perempuan. Memang hampir semua parpol, baik parlemen maupun non parlemen mempunyai masalah dalam verifikasi faktual ini.
“Masalah yang paling banyak merepotkan partai adalah syarat kepengurusan perempuan sebesar 30 persen. Hampir semua partai politik mengalami persoalan ini. Hal ini seperti menjadi bukti perihal tuntutan partai ke KPU kemarin untuk tidak menyertakan kepengurusan 30 persen sebagai syarat kelolosan dan cukup dengan menyertakan surat keterangan. Karena kalau jadi syarat pasti banyak yang kerepotan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulaan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, mengatakan, kelabakannya partai saat dituntut memenuhi kuota 30 persen itu menunjukkan partai memang tak punya komitmen melakukan langkah affirmasi politik perempuan. Pemenuhan kuota 30 persen pengurus partai, dilakukan hanya menjelang atau hanya dipersiapkan ketika verifikasi saja. “Dan pasti mereka akan sulit,” kata Titi. 
Akan berbeda kalau memang parpol punya platform yang jelas soal keterlibatan perempuan dalam partai politik. Hal itu bukan kerja mudah, tapi kerja panjang yang harus dilakukan dengan komitmen dan kerja nyata partai. “Nah sayangnya di parpol hal itu belum terjadi. Pemenuhan kuota lebih karena mandat aturan, bukan karena partai punya paradigma tersebut,” katanya.
Jadi wajar, kata Titi, kalau temuan JPPR menyatakan seperti itu. “Karena partai soal kouta perempuan sepertinya main-main saja, tak serius,” kata Titi.
Lebih jauh Masykurudin menceritakan hasil pemantauan sementara yang dilakukan lembaganya atas jalannya verifikasi faktual yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dari hasil pemantauan relawan JPPR di daerah, ditemukan ada kantor partai yang saat diverifikasi ternyata panti pijat. 
Menariknya, kantor partai itu adalah dari partai yang punya kursi di parlemen. “Menurut relawan JPPR, kantor tersebut masih berupa panti pijat, belum kantor Hanura, dan itu alamat yang dilaporkan oleh partai tersebut sebagai kantor,” katanya. Lembaganya sendiri, memang intensif melakukan pemantauan. Saat ini hasil pemantauan tengah dianalisa.
Kepengurusan
Masalah lainnya yang juga ditemukan adalah kepengurusan yang sudah tidak aktif lagi serta ada yang menolak menjadi pengurus partai tersebut. Lainnya, masalah terkait dengan keanggotaan partai. “Ini pun juga kita temukan anggota parpol yang menolak dimasukkan sebagai anggota,” kata Masykurudin.
Apa yang ditemukan JPPR di lapangan selama memantau proses verifikasi, kata dia, menunjukkan memang parpol di Tanah Air, secara struktural belum terlembaga dengan baik. Bahkan parpol yang ada di parlemen sekalipun. “Menyiapkan untuk keperluan verifikasi faktual, parpol nyata-nyata kelabakan, dan temuan-temuan di atas sebagai potret dari ketidaksiapan ini,” katanya.
Secara terpisah, Juru Bicara Kemendagri Reydonizar Moenek mengatakan konflik internal antara komisioner KPU dan pihak kesekretariatan jenderal KPU yang mencuat akhir-akhir ini telah berhasil diselesaikan. Kesepahaman terjadi setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memanggil anggota KPU dan Sekjen KPU. 
Saat ini pemerintah juga tengah menggodok format penataan di kesetjenan KPU. “Dengan situasi seperti ini, memang tidak boleh berlarut-larut,” katanya.
Pemanggilan dilakukan pada Rabu (14/11). Anggota KPU dan Sekjen KPU bertemu dengan Mendagri Gamawan Fauzi secara terpisah. Dari mediasi yang dilakukan, tampak bahwa sebenarnya persoalan lebih dipicu karena faktor kurangnya komunikasi antar keduanya. “Meskipun, dalam beberapa hal Sekjen KPU terganggu atau tersinggung dengan pernyataan komisioner di depan DKPP yang menyebutnya dengan pembangkangan,” ujar Donny.
Menurutnya, semua pihak telah berkomitmen, baik pemerintah, KPU, maupun kesetjenan untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2014. Bagi kesetjenan, bentuk dukungan itu tentu saja bersifat suporting yang akan dilaksanakan untuk mengawal pemilu.
Sekarang pemerintah tengah menggodok bagaimana format yang dibutuhkan dalam kesetjenan KPU. “Ini terkait juga dengan kesiapan penataan organisasi kesetjenan melalui Perpres. Penataan harus diperkuat dari sisi kualitas,” tandasnya. 
Kendati demikian, Donny membantah jika penataan itu nantinya akan berbentuk pergantian besar-besaran jajaran pimpinan di kesetjenan KPU. “Tidak semuanya harus diganti, ini kan untuk keberlangsung juga,” imbuhnya. ags/har/P-3
Post: Koran Jakarta
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment