in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Konflik KPU & Bawaslu, jangan menghambat verifikasi parpol

JPPR, JAKARTA–Perseteruan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus mendapat sorotan.
Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berharap, agar konflik tersebut tidak mengganggu proses penyelenggaraan verifikasi partai politik (Parpol) pada Pemilu 2014.
“KPU dan Bawaslu, saat ini dalam kondisi berseteru, harusnya tidak lantas mengurangi tanggungjawab KPU dan Bawaslu dalam pengawasan tahap verifikasi faktual parpol,” kata Masykurudin Hafidz, dalam keterangan resminya yang diterima Sindonews, Rabu (14/11/2012).
Menurut Masykurudin, KPU dan Bawaslu jangan terjebak dalam konflik yang membuat tidak produktif. Sebabnya, hal ini justru menghilangkan esensi dari proses verifikasi faktual parpol.
“Pastikan dulu partai politik mana saja yang layak untuk ikut Pemilu 2014. Ini yang menjadi tugas utama KPU-Bawaslu, bukan melupakan dan meramaikan (dengan konflik)yang tidak perlu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, awal dari perseteruan ini, saat Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi. Dalam surat tersebut, Bawaslu meminta KPU mengikutsertakan 12 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual.
Bawaslu menilai telah menemukan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan KPU. Sejumlah pelanggaran tersebut dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil verifikasi administrasi tahap dua.
Bawaslu menyatakan, 12 partai yang direkomendasikan ialah partai yang telah resmi membuat laporan. Sementara enam parpol lainnya, Bawaslu mengaku kesulitan memperoleh data terkait hasil verifikasi mereka.
Sekedar diketahui, 12 parpol tersebut Partai Nasional Republik (Partai Nasrep), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik, Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Republik (PKR), Partai Kongres, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kedaulatan, dan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI).
Post: Sindo
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment