in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

JPPR Ingatkan KPU-Bawaslu Terkait Wewenangnya Masing-Masing

JPPR, JAKARTA– Lembaga pemantau pemilihan umum Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menghimbau kepada dua lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk tidak melupakan wewenang dan tanggung jawabnya di dalam melaksanakan “pesta” demokrasi lima tahunan itu. 
Menurut Manajer Pemantau JPPR Masykurudin Hafidz, pertikaian yang terjadi saat ini antara KPU dan Bawaslu di persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tahapan verifikasi administrasi adalah sebuah dinamika yang wajar di dalam menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan transparan, namun kisruhnya persidangan tersebut tidak lantas berpengaruh pada berkurangnya wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam menciptakan Pemilu 2014 yang lebih baik.
“KPU-Bawaslu saat ini sedang dalam kondisi berseteru, akan tetapi hubungan ini harusnya tidak lantas mengurangi sedikitpun tanggungjawab KPU dalam penyelenggaraan dan Bawaslu dalam pengawasan tahapan verifikasi faktual Parpol,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima PedomanNEWS, Rabu (14/11).
Menurutnya, kedua lembaga yang sedang bertikai ini seharusnya mampu membangun komunikasi yang baik di dalam tahapan verifikasi faktual, dan melakukan kewajibannya sesuai kewenangan masing-masing sehingga mampu memastikan parpol-parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014 adalah sesuai undang-undang yang berlaku.
“Banyak persoalan yang justru mestinya KPU-Bawaslu beserta jajarannya ke bawah berkoordinasi dengan baik berhadapan dengan partai politik yang sedang diverifikasi terutama tentang kepengurusan yang ganda, kantor yang tidak semestinya dan keanggotaan yang tidak sesuai,” Tandas Masykurudin.
Untuk diketahui, saat ini Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bersama elemen masyarakat SIGMA (Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia) sedang menggugat KPU (Komisi Pemilihan Umum) ke DKPP, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU saat menetapkan batas akhir verifikasi administrasi parpol. Sidang itu telah berlangsung dua kali (9 dan 12 November 2012) dan akan memasuki tahap penetapan vonis akhir.
Post: Pedoman News
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment