in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Proses dan Hasil Verifikasi Administrasi Dikritik

Pengumuman verifikasi administrasi KPU menuai kritik. Proses yang melanggar aturan serta hasil yang diduga syarat kompromi kuasa politik menjadi penekanan.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi selepas jumpa pers Senin (29/10) di Jakarta mengatakan, ada indikasi KPU melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Harusnya KPU mengumumkan tanggal 23-25/10, berubah tanggal 28/10.
“Okelah alasannya dirubah peraturannya. Tapi kemudian peraturan itu dirubah setelah pengumuman pengunduran. Landasan KPU yang mengundurkan jadwal peyelenggaraan pun tidak jelas,” jelas Yus.
Selain itu, menjadi penilaian buruk di masyarakat ketika KPU merubah peraturan saat menghadapi kesulitan. Ini berdampak pada partai yang menjadi objek peraturan. Partai saat ini belum menerima aturan yang dirubah. Sehingga KPU melaksanakan verifikasi faktual hari ini berdasarkan aturan yang mana, tidak diketahui partai.
“Aku khawatir, verifikasi faktual cacat hukum. Partai belum menerima revisi peraturannya. Aku cek ke beberapa partai, belum. Masyarakat pun seharusnya dapat karena mengawal pemilu,” ujar Yus.
Selain itu, Yus menduga hasil yang menyisakan 16 partai menyertai kompromi politik. Pada tahapan pertama KPU pernah mengumumkan hanya 9 partai yang mampu menggunakan sipol. Partai parlemen cuma dua waktu itu, PAN dan PKB. 5 sisanya tidak mampu menggunakan sipol.
“Ini bukan soal banyak, sedikit atau bahkan tidak adanya partai yang lolos, tapi soal kepatuhan pada peraturan,” tegas Yus.
JPPR mengharapkan kedepannya KPU harus mematuhi peraturan, baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam memutuskan hasil di tahapan penyelenggaraan. “Akan ada preseden buruk dari masyarakat terhadap KPU jika melakukan perubahan jadwal,” kata Yus.
Selain itu, KPU diharapkan melaksanakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Konsultasi pada masyarkat perlu dilakukan. “Ini penting agar keterbukaan menghasilkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika pemilu,” tutup Yus. [Usep]
Post: Rumah Pemilu
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment