in Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Jegal Parpol Peserta Pemilu 2014 Lewat Sipol


JPPR–KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi mengaku menerima banyak keluhan dari parpol mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Bahkan, KPU dianggap sengaja ‘menjerumuskan’ atau ‘menghalangi’ beberapa parpol calon peserta Pemilu 2014 untuk bisa lolos verifikasi.
Menurut Yus, ada sejumlah masalah yang mengakibatkan hal itu terjadi. Di antaranya, KPU menjadikan sistem informasi parpol online (sipol) sebagai standar rujukan dalam proses verifikasi. Padahal, dalam peraturan KPU, yang menjadi patokan hanya soft copy dan hard copy.
“Seharusnya Sipol hanya untuk menunjang dan mempermudah pengolahan data parpol. Bukan menjadi standar sistem data,” terangnya kepada Licom di Kantor Pusat KPU Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/12).
Di tempat terpisah, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, setidaknya ada lima persoalan yang mengganjal parpol dalam tahap pertama verifikasi administratif yang digelar 11 Agustus–6 Oktober 2012.
Kelima persoalan tersebut; pertama, masa berlaku dokumen yang telah melampaui batas waktu pada saat parpol mendaftar ke KPU, misal surat keputusan (SK) kepengurusan.
Kedua, masa berlaku perjanjian sewa atau kontrak kantor parpol tidak sampai tahun penyelenggaraan pemilu berakhir. Ketiga, komposisi kepengurusan tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan.
Keempat, sebaran kepengurusan parpol tidak sampai 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan sesuai ketentuan UU Pemilu. Kelima, jumlah anggota partai tidak memenuhi ketentuan 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota.
“Semua parpol yang jumlahnya 34 parpol itu belum ada yang lolos. KPU memberikan waktu melakukan perbaikan 9 hingga 15 Oktober 2012. Apabila tetap tidak dipenuhi, KPU akan memutuskan parpol bersangkutan tidak lulus verifikasi administratif,” ancamnya. (yo/dbs)

Post Comment