in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

KPU Diminta Tegas Awasi ‘Status Quo’ Jabatan

JPPR, JAKARTA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai proses verifikasi partai politik oleh KPU RI ini lebih bermakna sebagai proses kuantitatif daripada kualitatif. Karena itu parpol merasa kesulitan dalam memenuhi kelengkapan berkas kuota 100 persen di Provinsi, 75 persen di Kabupaten/Kota dan 50 persen di Kecamatan dan keanggotaan seribu atau seper seribu di masing-masing Kabupaten/Kota.

Sehingga, baik melalui proses tahapan verifikasi administrasi maupun faktual, KPU harus memberikan catatan kepada partai-partai mana saja yang paling banyak melakukan pelanggaran, seperti double kepengurusan dan keanggotaan (status quo).

“Dan itulah proses verifikasi yang berat, ini mestinya tidak hanya soal proses kuantitatif tetapi juga proses kualitatif. Artinya, proses ini juga nantinya menggambarkan seberapa besar kecilnya partai melanggar peraturan, misalkan soal double kepengurusan dan double id card,” kata Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz kepada CentroOne.com di Jakarta, Senin (1/9/2012).

JPPR juga meminta KPU untuk memberikan catatan khusus kepada parpol calon peserta Pilpres 2014, tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebuah partai politik. Hal ini bisa dijadikan alat ukur, seberapa besar kemampuan parpol melakukan open rekruitmen keanggotaan dan cara melengkapi kebutuhan kuota keterwakilan perempuannya.

“KPU juga harus tegas, jujur dan adil. Bisa jadi partai yang nanti tidak lolos verifikasi ternyata memiliki jumlah keterwakilan perempuannya tertinggi, termasuk tiga partai yang lolos merger itu,” ujarnya.

Menghadirkan proses kualitatif dalam tahap verifikasi oleh KPU, dibutuhkan juga peran aktif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan menurut JPPR, Bawaslu belum miliki konsep jelas soal pengawasan tahap verifikasi ini, disamping problem utama Bawaslu saat ini adalah soal rekruitmen.

“Dalam hal pengawasan di tingkat pusat, Bawaslu juga belum kelihatan hasilnya. Mestinya kan proses yang terjadi di Hotel Borobudur (tahap verifikasi) itu masyarakat seperti kita tahu juga hasilnya termasuk dari hasil pengawasan Bawaslu. Misalnya partai-partai yang kemarin tidak lolos juga perlu mendapatkan penilaian bukan?” imbuh Masykurudin.

 
 
 
 
repost: JPPR 

Post Comment