in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Keputusan KPU Berpeluang Deal Politik Uang

JPPR, JAKARTA – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak meloloskan 33 partai politik (Parpol) dalam verifikasi tahap awal, mengundang tanya dari berbagai pihak. Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti bahkan menilai, hal tersebut sangat berpotensi terjadinya traksaksi politik antara KPU dan Parpol.
Apalagi, KPU hanya memberikan waktu kepada semua Parpol selama satu minggu, untuk menyelesaikan 17 persyaratan administrasi yang dianggap kurang itu. Waktu seminggu untuk perbaikan tidak dapat dikatakan cukup, bahkan tepat dikatakan pendek. “Ketentuan administrasi pencalonan merupakan pintu dan peluang besar untuk melakukan ‘negosiasi’,” ujar Ray kepada Kantor Berita WMC, Selasa (9/10) kemarin.
Untuk itu, harus ada kontrol dan sistem yang kuat, untuk membendung tim verifikator atau bahkan anggota KPU sendiri, dari kemungkinan ‘rayuan’ politik pihak luar (Parpol,Red). Karena biasanya menggunakan prinsip utama, yaitu agar tak mempersulit yang mudah dan sebaliknya jangan mempermudah yang sulit. “Intinya kenyataan ini mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan,” papar Ray.
Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menyatakan, berjanji akan bekerja maksimal dan objektif dalam setiap tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi ini menjadi ujian awal secara subtantif, apakah Parpol memang berniat ingin mengkonsolidasi internal secara sistematis atau justru hanya secara politis ingin mengikuti pemilihan umum saja.
Anggota KPU, Ida Budiarti memastikan, tak kan ada ‘negosiasi’ dan transaksi politik antara lembaganya dengan Parpol. Bahkan, jauh-jauh hari, KPU sudah mengantisipasi hal itu, dengan menerapkan sistem dan mekanisme yang baru. “Kita selalu belajar dari pengalaman terdahulu dan kritik dari berbagai pihak. Kita akan tegas soal itu,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Sistem yang diterapkan KPU saat ini, melalui tiga hal. Yaitu, pertama, transpransi proses verifikasi melalui sistem informasi dan tekhnologi. Kedua, KPU selalu menggelar pleno terbuka. Ketiga, membuka akses data dan informasi yang bisa diakses kapan waktu oleh seluruh masyarakat. “Tujuannya untuk menguji integritas KPU. Jadi, jika ada yang salah tinggal dilaporkan,” papar Ida.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demokrat, Sutan Batoegana, menghimbau semua pihak untuk tetap menghargai keputusan KPU. Sebagai lembaga independent, KPU tentu mempunyai alasan yang jelas dan tak ada tujuan ‘hitam’ di balik keputusan itu. “Ya, kita lengkapi apa yang kurang. Saya kira tak ada yang berniat seperti itu (transaski politik,Red),” katanya.
Sekjend Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengaku, tak mempersoalkan partainya tak lolos dalam verifikasi tahap awal. Partainya menghargai kerja keras KPU dalam setiap kerja kepemiluan, termasuk proses verifikasi. “Jangan terlalu berlebihanlah menilai seseorang, apalagi tudingan seperti itu. Minggu ini PAN akan menyelesaikan kekurangan,” papar Viva. (cr-10/wmc)
repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment