in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR dan KIPP Siap Kawal Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

JPPR, JAKARTA | JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) siap mengawal verifikasi aktual partai politik (Parpol) calon peserta pemilu 2014 mendatang.

Hal ini dilakukan kedua lembaga tersebut guna menghindari berbagai kemungkinan perilaku curang dalam pelaksanaan verifikasi tersebut. “Bila diperhatikan, tahapan verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 di tingkap Propinsi, Kabupaten/Kota tinggal menghitung hari,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (23/9).

Ia menjelaskan, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait seluruh calon peserta pemilu harus diverifikasi, sangat dimungkinkan beberapa parpol, termasuk parpol yang sudah mendapat kursi di parlemen sekalipun, tidak mempersiapkan secara maksimal, dikarenakan tidak memperkirakan keputusan MK tersebut.

“Akibatnya, kondisi infra dan sufra struktur parpol tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2014 mendatang,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, dengan sumber daya penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan jajarannya maupun Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota dan jajarannya secara kuantitas mengalami keterbatasan.

Karenanya, Yusfitriadi berpendapat bahwa terdapat beberapa titik rawan penyelenggaraan dan kecurangan pada tahapan verifikasi faktual ini, diantaranya terjadinya kompromi politik.

Menurut Yusfitriadi, parpol yang sudah mendapatkan kursi di parlemen diindikasi tidak mempersiapkan diri secara maksimal baik infra maupun sufrastruktur kepartaian, terutama di tingkat bawah. “Hal ini menyebabkan rawan kompromi politik, baik dengan penyelenggara, pengawas, maupun antar partai, terutama dengan partai-partai pendatang baru yang juga berharap lolos diverifikasi faktual,” ujarnya.

Kedua, 10 persen sampai objek verifikasi faktual. Dalam hal ini, Yusfitriadi menilai adanya kekhawatiran parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen aktualnya di daerah yang termasuk 10 persen yang menjadi objek sampling saja, sehingga 90 persennya tidak dipersiapkan. “Dengan kondisi yang demikian, kan jauh lebih besar wilayah yang tidak dipersiapkan,” ujarnya.

Ketiga, pembajakan kader partai politik. Di sini, ada banyak parpol yang mendaftar ke KPU dan lolos verifikasi pendaftaran, ternyata tidak sedikit juga yang mempunyai irisan dengan partai-partai yang sudah ada (sempalan).

Menurut Yusfitriadi, hal itu sangat memungkinkan adanya tarik-menarik kader, baik kepengurusan maupun keanggotaan, terutama pada tataran struktur partai di kecamatan dan dikelurahan. “Dengan kondisi di atas, kami dari JPPR dan KIPP, setelah menganalisis titik-titik rawan dalam tahapan ini, akan mengawal tahapan ini dengan melakukan Pemantauan proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu di 260 Kabupaten/Kota di seluruh 33 propinsi,” kata Yusfitriadi.

 
 
 
 
repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 

Post Comment