in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Di Balik Molornya Pelantikan Jokowi

JPPR, Jakarta – Diundur lagi dan diundur lagi. DKI Jakarta tak jua memiliki gubernur dan wakil gubernur baru lantaran jadwal pelantikan molor terus. Front Pembela Islam (FPI) bahkan ikut meminta pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama diundur. Ada apa sebenarnya di balik molornya pelantikan Jokowi-Basuki?
Jadwal pelantikan sedianya berlangsung pada Minggu 7 Oktober 2012. Kemudian diundur menjadi Kamis 11 Oktober 2012 karena surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) belum turun soal tidak ada bantahan mengenai hasil Pilkada DKI.
Lalu jadwal pelantikan diusulkan pada Jumat 12 Oktober 2012 saja dengan alasan kepengurusan administratif dan penyesuaian jadwal kerja Mendagri Gamawan Fauzi. Namun dikhawatirkan akan terpotong waktu salat Jumat. Kemudian diusulkan lagi menjadi Senin 15 Oktober 2012 
“Kita sudah komunikasi dengan pihak DPRD, Dirjen Otda, Ketua DPRD DKI. Awalnya Kemendagri mengusulkan 12 Oktober, namun karena pasti akan kepotong dengan salat Jumat kan, akhirnya dalam sidang Paripurna DPRD diputuskan pada Senin 15 Oktober 2012,” kata Kapuspen Kemendagri Donny Moenek kepada CentroOne.com di Jakarta, Rabu (10/10/2012).
Mundurnya proses pelantikan Gubernur DKI Jakarta berawal dari surat usulan DPRD DKI kepada Presiden RI pada Jumat 5 Oktober pukul 09.30 WIB dengan keterangan tidak ada sengketa soal hasil Pilkada DKI dari Mahkamah Konstitusi (MK).
“Surat usulan itu diterima dan sudah ditandatangani Pak Menteri Gamawan Fauzi pukul 14.00 WIB, dan langsung diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pak Sudi Silalahi,” jelasnya.
Setelah surat usulan diterima pihak Sekretariat Negara, selanjutnya pada Senin 8 Oktober terbit Keppres nomor 88/P/2012 mengenai pengangkatan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.
“Baru hari Selasa 9 Oktober Keppres No 88/P/2012 diterima Mendagri pukul 16.10 WIB. Isinya surat untuk melakukan pelantikan oleh Presiden dan tentang surat radiogram sudah dipersiapkan ke DPRD,” tutur Donny.
Dia menampik anggapan mundurnya jadwal pelantikan Jokowi-Basuki karena desakan FPI yang meminta Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang kewenangan Wagub DKI direvisi dahulu, karena Wagub DKI membawahi beberapa lembaga organisasi keislaman, sementara Basuki sebagai Wagub DKI terpilih tidak beragama Islam.
“Nggak ada karena desakan dari FPI soal itu. Mundurnya jadwal pelantikan murni hanya administratif dan penyesuaian jadwal Mendagri,” cetus Donny.
Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai mundurnya jadwal pelantikan Jokowi-Basuki tidak terkait adanya politisasi. Hal ini berimbas dari sempitnya batas waktu putaran dua Pilkada DKI 20 September 2012 ke 7 Oktober 2012.
“Tidak ada politisasi soal mundurnya jadwal pelantikan Gubernur DKI. Lebih karena soal administrasi saja, karena setelah 20 September hingga 7 Oktober pihak penyelenggara disibukkan dengan urusan administrasinya,” ujar Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz kepada CentroOne.com di Jakarta.
Menurut dia, sudah tepat agar tidak ada kekosongan kekuasaan, tugas Gubernur DKI diberikan Fauzi Bowo kepada Sekretaris Daerah. Selain waktunya yang pendek, secara politis eksesnya juga tidak meluas. Jadi mekanisme revisi SK Gubernur itu menjadi kewenangan dari DPRD, bukan atas dasar desakan FPI.
“Kalau DPRD mengabulkan, barulah kemudian posisi itu tidak dijabat oleh Basuki. Ini kan jabatan publik, tidak memandang agama, meskipun sangat bernuansa Islam, seperti FPI pada umumnya, ini memaksakan kehendak dengan meminta pengunduran jadwal pelantikan,” tandas Masykurudin.
repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment