in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Tujuh potensi masalah Pilgub DKI putaran ke-2

JPPR, Jakarta – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) menyatakan masih banyak permasalahan yang mungkin muncul dalam pemilukada putaran kedua.
“Disadari atau tidak, masalah yang sudah terjadi pada Pilgub putaran ke-1 mungkin terulang pada pilgub putaran kedua nanti,” ujar Koordinator JPRR Yusfitriadi dalam seminar “Bersama Mengawal Putaran Dua Pilkada Jakarta: Pemilih Jakarta antipolitik Uang” di Jakarta, Kamis. 
Ia mengungkap terdapat beberapa titik rawan yang akan mengakibatkan permasalahan dan pelanggaran yang memicu ketidakpercayaan dalam penyelenggaraan pemilukada putaran kedua yaitu: 1.Masalah daftar pemilih tetap (DPT).
Permasalahan baru muncul seperti pergantian KTP dan e-KTP yang memungkinkan adanya perbedaan NIK (Nomor Induk Kependudukan ), padahal yang tercantum dalam DPT adalah NIK KTP. 
“Ketika pemilih datang ke TPS dan melihat DPT, masalah muncul karena yang tercantum dalam DPT adalah NIK KTP,” kata dia. 
2. Penggunaan dana kampanye pada putaran kedua tidak diatur terkait besarnya dana kampanye, sehingga dikhawatirkan penggunaan dana akan digelontorkan sebesar besarnya. 
“Kondisi ini memicu rawan politik uang dan penyalahgunaan jabatan,” ujarnya 
3. Mobilisasi Aparatur Negara. Ada peluang untuk memobilisasi aparatur kelurahan, RT, RW dan RT untuk memenangkan salah satu pasangan calon. 
4. Pencoblosan dengan menyobek gambarpasangan calon. Jika dulu sempat beredar isu masyarakat diminta untuk merekam pencoblosan di bilik suara dengan handphone, pada pilgub putaran kedua beredar isu pemilih diminta untuk menyobek gambar pasangan calon yang dipilih, kemudian ditukarkan dengan sejumlah materi. 
5. Munculnya LSM yang sering membuat second opinion hasil real account berbasis media elektronik. 
6. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kinerja KPU akan menentukan mutu pilgub putaran kedua ini. 
7. Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Pada putaran pertama lalu, kinerja Panwas banyak dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Banyak pengaduan pelanggaran dan masalah pada Pilgub putaran pertama tidak dikelola, dianalisis dan diteruskan dengan baik. 
“Kasus Rhoma Irama sudah cukup bukti tapi tidak diteruskan ke polisi. Ini kan tidak tegas Panwaslu. Bagaimana dengan kasus selanjutnya,” ujarnya.
Sumber: Antara
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment