in Release, Uncategorized

Titik Rawan Verifikasi Parpol

Salam Hormat Jaringan JPPR
Hari-hari ini, tahapan Pemilu 2014 adalah verifikasi partai politik. Terdapat 12 partai politik yang sudah gugur dari 46 partai politik yang mendaftar ke KPU.
Selanjutnya, 34 partai politik yang tersisa tersebut akan menjalani pemeriksaan faktual, apakah memenuhi aturan untuk memiliki kantor dan pengurus di 33 provinsi seluruh Indonesia, 75 persen kabupaten dan Kota dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menurut catatan kita di JPPR, setidaknya titik rawan verifikasi partai politik adalah :
1. Limitasi waktu kelengkapan berkas pendaftaran partai politik. Pada limit waktu pemberkasan ini, sangat mungkin kelengkapan partai politik akan dilengkapi secara bertahap, namun ketika limit waktunya telah habis, sangat memungkinkan tetap diterima kelengkapan tersebut dengan berbagai alasan.
2. Akurasi verifikasi. Dimungkinkan adanya tarik menarik keanggotaan bahkan kepengurusan partai politik terutama di level kabupaten/kota, apalagi diindikasikan dengan adanya beberapa partai “sempalan” sehingga nama ganda keanggotaan partai politik bahkan kepengurusan di level manapun sangat dimungkinkan.
3. keterwakilan 30% perempuan pada struktur kepengurusan partai politik di semua level kepengurusan. Seperti pengalaman Pemilu sebelumnya, diindikasikan kepengurusan partai politik terutama pasa level bawah, tidak memenuhi 30 persen pengurus partai politik dari kalangan perempuan, dan faktanya tidak ada sanksi yang tegas terhadap partai politik tersebut.
4. Implikasi keputusan MK, yang memutuskan semua partai politik harus diverifikasi termasuk partai politik yang sudah ada di parlemen. Secara psikologis, sebelum adanya keputusan MK terkait hal diatas, sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen pada Pemilu 2009, sudah merasa tidak masalah dengan verifikasi, karena tidak harus diverifikasi. Sehingga diindikasikan beberapa partai politik cukup kewalahan untuk mempersiapkan verifikasi tersebut, bahkan diindikasikan ada yang belum siap dengan struktur dan infrastruktur partai politik terutama di level bawah. Yang dikhawatirkan adalah kompromi politik, baik dengan penyelenggara Pemilu dan partai-partai yang baru, dengan konsensus semua partai yang memenuhi administratif diloloskan sebagai peserta Pemilu.
5. Metode sampling pada verifikasi faktual. Dalam verifikasi faktual KPU telah menetapkan sampling 10% dari persyaratan keanggotaan yang tidak menyebar. Hal ini cukup rawan dengan pengkondisian sehingga partai politik secara faktual dimungkinak hanya akan menyiapkan 10 % tersebut yanga kan diverifikasi, sedangkan sisanyayang 90% tidak dipersiapkan maksimal, karena tidak akan menjadi obyek verifikasi,
Trimakasih, Salam,
YUSFITRIADI
Koordinator Nasional

Post Comment