in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Pelanggaran Dibiarkan, Siapa Yang Salah? UU, Panwaslu Atau KPU


JPPR, Jakarta – Makin maraknya spanduk dan baliho mengandung isu SARA serta bernada provokatif di wilayah Jakarta dengan tidak disertakannya nama kelompok atau Tim yang bertanggungjawab, dianggap Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menandakan sistem pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012 tidak berjalan dengan benar.

“Banyak baliho, spanduk yang bernadakan isu SARA, provokatif yang tidak mengatasnamakan kelompok atau tim sukses terpasang dimana-mana, seharusnya itu ditertibkan, jika dalam tugas pengawasan hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sudah seharusnya Panwaslu segera bertindak sesuai undang-undang, bukan membiarkan,” kata Masykurudin dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) usai mengikuti diskusi tentang Pilkada DKI di Menteng,Jakarta, Sabtu (8/9/2012).
Pada prinsipnya, dikatakan Masykurudin, sanksi dan hukuman dari aturan yang dilanggar dalam pemilihan umum itu sudah diatur dalam undang-undang, meski demikian, lembaga yang menangani permasalahan tersebut selalu beranggapan bahwa mereka sudah bekerja sesuai undang-undang.
“Undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilu sudah mengatur tentang sanksi dan hukuman terhadap berbagai pelanggaran, namun pada prateknya, banyak kasus pembiaran pelanggaran yang dilakukan selama jalannya Pemilu, khususnya pada Pemilukada DKI sekarang ini, lalu siapa yang salah, Panwaslu, Undang-undang atau KPU,” terangnya.
Pada Pemilukada DKI, banyak ditemukan berbagai pelanggara money politic, bagi-bagi kartu asuransi, voucher dan layanan masyarakat, Masykurudin menilai itu sudah pelanggaran, namun sampai hari ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar.
“Bagi-bagi kartu asuransi, voucher dan pembuatan kartu layanan masyarakat yang seharusnya wajib didapatkan namun baru terealisasi jelang Pilkada sudah bisa dikatakan money politic, bentuk-bentuk praktik money politic itu beragam, memberikan sesuatu dengan mengharapkan dukungan bisa dikatakan money politik, tapi sejauh ini saya belum melihat Panwaslu DKI memberikan sanksi,” ungkap Masykurudin.
Kami menerima laporan dan kami menindak lanjuti, saya pikir itu sebatas komitmen formal yang diperintahkan undang-undang, tapi bagaimana kemudian ada semangat untuk melakukan penegakan hukum itu yang tidak terjadi.
Itu yang dilakukan panwaslu DKI, dalam artian gini, kalau misalnya memang terjadi money politic dan sebagainya, dan teman-teman pemantau tidak bisa membuktikan, mereka bisa proaktif mencari bersama dengan pemantau,” pungkasnya. [Dhany]
Sumber: www.seruu.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment