in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Pelanggaran di Putaran Kedua Tetap Diproses

JPPR, JAKARTA–Pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI telah selesai dilakukan. Berbagai lembaga survei telah merilis hasil penghitungan suara cepatnya, yang menempatkan pasangan Jokowi-Ahok unggul atas pesaingnya pasangan Foke-Nara. 
Pilkada DKI ini berjalan aman dan lancar. Namun, tercatat berbagai pelanggaran mewarnai pesta demokrasi warga Jakarta tersebut. 
Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz meminta para penyelenggara terutama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tetap memproses setiap pelanggaran yang terjadi. 
Menurutnya hal ini sebagai pembelajaran politik kepada masyarakat. “Proses demokrasi harus tetap berjalan walaupun di beberapa lembaga yang melakukan quick count, Jokowi menang dengan selisih yang cukup jauh, tapi aturan harus tetap ditegakan. Masyarakat membutuhkan itu sebagai pendidikan politik,” kata Masykurudin kepada SP, Kamis (20/9). 
Untuk itu, Masykurudin mengatakan, berbagai pelanggaran yang ditemukan pihaknya akan tetap dilaporkan ke Panwaslu. Dia berharap Panwaslu memproses pengaduan pihaknya, dan laporan-laporan sejenis. “Hari ini kami ke Panwaslu untuk melaporkan berbagai temuan ini,” katanya. 
Dipaparkan Masykurudin, 372 orang relawan JPPR yang diterjunkan di TPS-TPS yang tersebar di wilayah Jakarta, mencatat sedikitnya delapan modus pelanggaran terjadi. Salah satu pelanggaran yang kembali terulang adalah mengenai masih kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). 
Meski jumlahnya tidak sebanyak putaran pertama lalu, masih ada warga yang tidak masuk dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai penyelenggara, menurut Masykurudin, kembali melakukan kesalahan yang sama seperti pada putaran pertama lalu. 
KPU DKI telah melanggar hak politik warga Jakarta. Proses pemutakhiran ternyata tidak mengakomodasi seluruh warga yang berhak. “Soal DPT ini murni kesalahan penyelenggara yang tidak jauh lebih baik dari putaran pertama lalu,” katanya. 
Terkait warga yang belum terdaftar di DPT, Masykurudin mengatakan, pihaknya menemukan terdapat 29 orang di 13 TPS di kelurahan berbeda, tidak terdaftar di DPT. Selain itu, di beberapa TPS, daftar pemilih tidak dipasang. 
“Ada juga pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi boleh milih di TPS, dan kami menemukan pemasangan DPT yang tidak seragam,” katanya. 
Pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara adalah masih adanya atribut kampanye di lokasi TPS. Padahal sebelum pencoblosan, atribut-atribut itu harus diturunkan. 
Lebih jauh Masykurudin memaparkan pelanggaran lainnya. Dikatakan, salah satu yang mencolok adalah ditemukannya sekelompok orang terdiri dari sekitar lima hingga 10 orang yang bergerombol di TPS. 
Mereka seperti mengawasi dan bahkan memberikan arahan kepada warga untuk memilih pasangan calon tertentu, baik lisan maupun non verbal. Bahkan mereka mengganggu jalannya pencoblosan dengan membuat kegaduhan di sekitar TPS.
“Ini bentuk intimidasi modus yang baru. Mereka terus mengarahkan warga, bahkan hingga para saksi mereka di TPS melakukan hal yang sama,” katanya
Pelanggaran lain yang ditemukan JPPR adalah terjadinya politik uang. Pihaknya menerima laporan dari seorang warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menerima uang sebesar Rp 100.000. Poster dan kampanye hitam juga masih ditemukan JPPR di daerah Matraman Dalam, Jakarta Timur. 
“Ada lagi pesan singkat yang berisi memojokan salah satu calon pada hari H,” katanya. [F-5]
reposting: jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (jppr)

Post Comment