in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Panwaslu Masih Proses Puluhan Pengaduan Pelanggaran Pilkada DKI

JPPR, JAKARTA : Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menerima 47 pengaduan sepanjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2012. Pengaduan tersebut datang dari berbagai pihak, baik dari kubu Foke-Nara dan Jokowo-Ahok serta masyarakat.
Dari jumlah tersebut, hanya sebagian pengaduan yang bisa dilanjutkan sebagai unsur pelanggaran Pilkada. Sedangkan sebagian lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun, ada beberapa yang dilaporkan langsung kepada kepolisian.
“Berkas yang masih diperiksa antara lain pengaduan yang masuk antara tanggal 18 dan 20 September. Tercatat ada 10 pengaduan yang masuk ke Panwas dalam kurun tersebut,” kata Ketua Panwaslu Ramdansyah kepada wartawan di kantor Panwaslu DKI, Jakarta, Jumat (21/09/2012).
Menurut dia, jumlah pengaduan yang banyak masuk adalah saat menjelang pemungutan suara. Pengaduan dilaporkan dari masing-masing tim pasangan kandidat kedua kubu. Dari berkas pelanggaran yang telah diteliti Panwaslu. “Ada beberapa yang masih dalam proses pemeriksaan hingga kini,” imbuh Ramdansyah.
Sementara itu, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mendesak pihak terkait dan berwenang untuk menindaklanjuti dan memproses secara hokum segala pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub DKI tersebut.
“Meski hasil Pilkada bisa diprediksi oleh hitung cepat dengan hasil yang terpaut jauh, bukan berarti hal ini tidak lantas melupakan pelanggaran dan kesalahan dari proses pilkada itu. Pelanggaran itu jangan dilupakan dan harus diproses sesuai aturan berlaku. Kami juga memiliki sejumlah bukti pelanggaran itu,” ujarnya.
Dibeberkan, JPPR mendapatkan banyak pelanggaran di TPS selama proses pemungutan suara yang berlangsung Kamis (20/09/2012) kemarin. Setidaknya ada tujuh kategori pelanggaran yang dilaporkan JPPR kepada Panwaslu DKI.
Pelanggaran itu, antara lain terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat undangan mencoblos, situasi di TPS, adanya atribut kampanye di lokasi TPS, visi misi pasangan calon yang tidak terpasang di TPS, politik uang, dan kampanye hitam.
“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem tersebut. Tetapi harus diingat bahwa Pelanggaran adalah tetap pelanggaran. Hal itu tetap harus diproses untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil dan kredibel. Pilkada DKI akan menjadi contoh dari Pilkada di Tanah Air,” tegas dia.(dbs/hdi)
Post: beritadewan.com
Repost: JPPR

Post Comment