in Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Minta Pemantau Pemilu Tidak Perlu Khawatir

JPPR, Jakarta | KOMISI Pemilihan Umum Pusat menolak jika dikatakan akan mengebiri kerja pemantau pemilu melalui Peraturan KPU Nomor 10/2012 tentang Pemantauan. Hal itu disampaikan oleh Anggota KPU Hadar Gumay saat dihubungi Jurnal Nasional, Kamis (13/9) di Jakarta.
Hadar mengatakan apa yang dipermasalahkan oleh Koalisi Amankan Pemilu 2014, sebetulnya hal yang sepele. Ia juga tak melihat ada hal yang krusial dalam pasal-pasal yang dipermasalahkan.
Menyangkut para pemantau pemilu yang rajin lapor ke kepolisian, Hadar mengatakan, hal itu justru untuk memberikan perlindungan dari gangguan atau ancaman, misalnya bila mereka berada di daerah rawan konflik atau pedalaman.
Menurutnya, melapor ke polisi sifatnya hanya memberitahukan saja. “Jadienggak usah khawatir. Enggak melapor pun akreditasi pemantau pemilu tidak dicabut. Silakan saja bekerja,” kata Hadar.
Kemudian terkait dengan larangan masuk area Tempat Pemungutan Suara (TPS), Hadar menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam UU Pemilu, bukan KPU yang membuat aturan. “Tanyakan ke DPR kenapa seperti itu, dulu (sebelum jadi anggota KPU) saya pernah berjuang terhadap hal itu,” kata Hadar.
Tapi, Hadar menilai, larangan itu bisa dimaklumi karena kondisi TPS biasanya sempit. Lagipula sudah terisi oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPP), saksi-saksi, dan lainnya. “Tapi fakta di lapangan kan, mereka juga bisa bekerja di TPS, biasanya kan berkomunikasi langsung dengan petugas TPS,” katanya.
Terakhir, menyangkut prinsip kemandirian, Hadar mengatakan bahwa para pemantau pemilu diharapkan bisa lebih mandiri dan tidak mengharapkan fasilitas dari KPU. Menurut Hadar, para pemantau pemilu sebaikanya bekerja dengan profesional tanpa mengharapkan bantuan biaya.
“Sebab kami memang tidak bisa membiayai para pemantau pemilu dan tidak memiliki anggaran untuk itu,” katanya.
Jika mereka memang ingin mengakses data, katanya, KPU selalu terbuka untuk memberikan data-data tersebut. “Jadi jangan terlalu sederhana-lah memaknai (prinsip kemandirian) itu,” katanya.
Sebelumnya, Koalisi Amankan Pemilu 2014 menilai Peraturan KPU Nomor 10/2012 dianggap akan mengebiri kerja pemantau pemilu. Makanya, mereka meminta beberapa klausul pasal di peraturan tersebut dihapus dan direvisi lagi.
“Kami akan ada dua opsi. Pertama, kalau tidak direvisi akan keluar sebagai pemantau pemilu. Kedua, kami akan meminta ke Mahkamah Agung untuk merevisi peraturan tersebut,” ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi.
Koalisi itu terdiri atas Perludem, KIPP, Formappi, JPPR, Puskapol UI, ICW, Indonesia Budget Center, Soegeng Sarjadi Syndicat, KRHN, Seknas Fitra, Transparansi Internasional Indonesia, dan beberapa LSM lainnya.
Sumber: Jurnas.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment