in Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Dinilai Kebiri Kerja Pemantau Pemilu

JPPR | KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Pusat dinilai mengebiri kerja dari para pemantau pemilu baik lembaga maupun perseorangan untuk pelaksanaan Pemilu 2014. Ini terlihat dalam beberapa pasal dalam Peraturan KPU Nomor 10/2012.
“Ada beberapa klausul pasal yang tidak berpihak terhadap masyarakat pemantau bahkan cenderung menjauhkan masyarakat pemantau dalam mengawal Pemilu 2014,” ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/9).
Tiga klausul yang dianggap mengebiri, antara lain (1) pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban pemilu pada Pasal 19 poin d yang berbunyi: “Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban melaporkan diri kepada Kepolisian Republik Indonesia sebelum melaksanakan pemantauan”.
Menurut Yusfitriadi, aturan tersebut dianggap tidak memiliki korelasi antara kerja pemantau pemilu dengan kepolisian. Sebab, kerja pemantau pemilu berhubungan langsung dengan KPU Pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
“Apa hubungannya dengan kepolisian, padahal pemantau pemilu itu (dalam mekanismenya) sudah terakreditasi di KPU,” katanya.
Kedua, pada Bab VII tentang Larangan Pemantau, pada Pasal 20 poin i, yang berbunyi: “Pemantau Pemilu dilarang masuk ke dalam area TPS.”
Ketiga, pada lampiran 1 tentang kode etik Pemantau Pemilu, pada poin 10, di mana prinsip etik pemantau pemilu, di antaranya “kemandirian”. Yang diterjemahkan, “Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah.”
“Bagaimana mungkin tidak boleh mendapatkan pelayanan, karena substansi pejabat negara adalah pelayan publik. Apa argumentasi KPU tidak memberikan pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Very Junaidi menyesalkan KPU tak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut.
Seharusnya, KPU melibatkan para pemantau pemilu dalam penyusunan peraturan tersebut, karena dalam aturan tersebut yang menjadi subjek adalah pemantau pemilu.
“Dalam pembuatan peraturan kan ada asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ini yang tidak terpenuhi dalam pembuatan peraturan ini. Kami biasanya hanya dilibatkan dalam draft akhir,” ujar Very.
Menurutnya, keterbukaan tidak hanya kepada DPR tapi juga dengan masyrakat. Selain itu, ia juga mengritik soal prinsip kemandirian yang diatur dalam peraturan tersebut. “Jika KPU tidak memberikan pelayanan bagaimana kita dapat mengakses misal hasil perhitungan suara. Itu kan termasuk pelayanan KPU,” katanya.
Dalam waktu dekat, Koalisi Amankan Pemilu 2014 akan mendesak KPU merevisi peraturan tersebut. Koalisi itu terdiri atas Perludem, KIPP, Formappi, JPPR, Puskapol UI, ICW, Indonesia Budget Center, Soegeng Sarjadi Syndicat, KRHN, Seknas Fitra, Transparansi Internasional Indonesia, dan beberapa LSM lainnya.
“Kami akan ada dua opsi, pertama, kalau tidak direvisi akan keluar sebagai pemantau pemilu. Kedua, kami akan meminta ke Mahkamah Agung untuk merevisi peraturan tersebut,” ujar Yusfitriadi.
Sumber: Jurnas
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment