in Sindikasi_Media, Uncategorized

Dikritik, KPU Dinilai Tak Pernah Libatkan Publik

JPPR, Jakarta: PENELITI Perkumpulan Pemilu Untuk Damai (Perludem) Verry Junaidi menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan KPU No. 10 Tahun 2012.
’’Seharusnya KPU melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan tersebut, minimal para pemantau Pemilu, pasalnya adalah karena dalam aturan tersebut yang menjadi subjek dalam peraturan tersebut adalah para pemantau Pemilu,’’ ujarnya kepada wartawan di Cikini, Jakarta Kamis (13/09).
Verry menjelaskan seperti pada Bab VI tentang Hak dan Kewajiban pemilu pada Pasal 19 poin (d) yang berbunyi: Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban melaporkan diri kepada Kepolisian Republik Indonesia sebelum melaksanakan pemantauan. Lalu, Bab VII tentang Larangan Pemantau, pada Pasal 20 poin (i), yang berbunyi: Pemantau Pemilu dilarang masuk ke dalam area TPS.
“Dalam peraturan kan ada asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, ini yang tidak terpenuhi dalam pembuatan peraturan ini. Kami biasanya hanya dilibatkan dalam draft akhir,” tambahnya.
Menurut Verry, keterbukaan itu tidak hanya kepada DPR tapi juga dengan masyarakat. Selain itu, ia juga mengritik soal prinsip kemandirian yang diatur dalam peraturan tersebut. “Jika KPU tidak memberikan pelayanan bagaimana kita dapat mengakses misal hasil perhitungan suara. Itu kan termasuk pelayanan KPU,” sebutnya.
Senada dengan Verry, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi mempertanyakan Bagaimana mungkin masyarakat tidak boleh mendapatkan pelayanan. “karena substansi pejabat negara adalah pelayan publik. Apa argumentasi KPU tidak memberikan pelayanan public?” tanya dia. 
Karena itu, dalam waktu dekat Koalisi Amankan Pemilu 2014 akan mendesak KPU merevisi peraturan tersebut. Koalisi yang terdiri atas Perludem, KIPP, Formappi, JPPR, Puskapol UI, ICW, Indonesia Budget Center, Soegeng Sarjadi Syndicated, KRHN, Seknas Fitra, Transparansi Internasional Indonesia, dan beberapa LSM lainnya.
“Kami akan ada dua opsi, pertama, kalau tidak direvisi akan keluar sebagai pemantau pemilu. Kedua, kami akan meminta ke Mahkamah Agung untuk merevisi peraturan tersebut,” tutupnya.[al-5]
Sumber: IRNewscom
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment