in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Banyak Kerawanan di Putaran Dua

JPPR, JAKARTA– Berbagai masalah yang terjadi di putaran pertama berpotensi kembali terulang pada putaran dua. Bahkan beberapa kerawanan baru muncul. 
Secara garis besar kerawanan bersumber dari permasalahan teknis dan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu Kada DKI seperti KPUD dan Panwaslu DKI. 
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Yusfitriadi mencatat ada tujuh titik rawan yang dapat mengakibatkan permasalah dan pelanggaran. 
Pertama, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), permasalahan baru yang muncul saat ini adalah penggantian dari KTP ke e-KTP. 
“Tentu saja dengan perbedaan Nomor Indik Kependudukan (NIK). Padahal yang tercantum dalam DPT adalah NIK KTP, hal ini akan menjadi masalah besar ketika pemilih mendatangi TPS dan melihat DPT yang tidak sesuai,” kata Yusfitriadi dalam diskusi di Hotel Akmani Jakarta, Kamis (13/9). 
Kerawanan selanjutnya, tidak adanya aturan penggunaan dana kampanye di putaran kedua sehingga penggunaan dana kampanye yang dimungkinkan akan digelontorkan sebesar-besarnya. 
“Kondisi ini akan berimplikasi kepada banyak hal, misalnya politik uang, penyalahgunaan jabatan, mobilisasi pemilih dan lain-lain,” paparnya. 
Selain itu, mobilisasi aparatur negara seperti adanya mobilisasi aparat kelurahan, RW dan RT untuk memenangkan salah satu pasangan calon. 
Masalah lainnya, pencoblosan dengan menyobek gambar pasangan calon, yang diduga sebagai modus politik uang dalam putaran kedua. 
“Beredar isu, pemilih diminta untuk menyobek gambar wajah pasangan calon yang dipilih, kemudian ditukar dengan uang. Isu ini keluar setelah adanya pernyataan sebaiknya handphone tidak diperbolehkan dibawa saat masuk bilik pencoblosan,” sambungnya. 
Munculnya Forum e-Democracy (FeD) sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum jelas keberadaannya apakah lembaga survei, lembaga pemantau atau lembaga yang didesain untuk kepentingan tertentu juga menimbulkan masalah baru. 
“Kerawanan juga muncul dari kinerja KPU dan Panwaslu DKI Jakarta yang dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilu Kada DKI. Melihat kerawanan-kerawan itu, maka pengawalan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu menjadi keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu,” tegasnya. 
Di sisi lain, ia melihat warga terutama yang memiliki hak pilih belum berpartisipasi dengan aktif dan penuh. Tingkat partisipasi masyarakat, lanjut Yusfitriadi, akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat, legitimasi, tanggung gugat, kualitas layanan publik dan mencegah gerakan pembangkangan publik. 
“Partisipasi masyarakat terutama pemilih yaitu dari awal pemilu hingga akhir. Bahkan mampu menagih janji ketika calon telah terpilih menjadi gubernurnya,” pungkasnya. (Nyt/OL-9)
Sumber: Media Indonesia . com

Post Comment