in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Awas Isu SARA dan Serangan Fajar!

JPPR, Jakarta – Gerilya menyerang rival malah terjadi saat masa tenang Pilkada DKI Jakarta putaran dua. Selebaran gelap dan buku gelap diedarkan untuk menjatuhkan rival. Isu SARA kembali diandalkan. Pun melalui spanduk maupun pernyataan tokoh. Belum lagi nantinya akan ada serangan fajar. Awas jangan sampai termakan.
Fenomena tersebut dinilai mengindikasikan rapuhnya Panwaslu dalam menindak tegas pelaku pelanggaran aturan pilkada. Pembiaran dan bebasnya pelaku SARA mengakibatkan kembali maraknya isu SARA beberapa hari menjelang pencoblosan pada 20 September 2012.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, pesimistis terhadap Panwaslu DKI dalam memutus perkara dugaan pelanggaran aturan Pilkada 2012. Bahkan rekam jejak kinerja lembaga pengawas pemilu tersebut cenderung impoten, lantaran keterbatasan teknis dan jumlah SDM yang dimiliki.
“Faktor upaya penanganan perkara yang membutuhkan jeda waktu hingga 14 hari, itu juga menjadi kendala lambatnya Panwaslu merespons perkara. Terlebih, jika terlapor dinyatakan bersalah itupun bersifat individu atau oknum. Sangat sulit membuktikan pelanggaran yang terstruktur, kemungkinan hanya melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi,” katanya kepada CentroOne.com di Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Merebaknya isu SARA yang menyerang rival, menurut dia, malah berpotensi untuk mendongkrak suara dukungan bagi sang rival. Selebaran gelap, spanduk-spanduk SARA hingga pernyataan-pernyataan diskriminatif justru membuat sikap apatis masyarakat Jakarta menanggapi isu SARA.
“Itu bisa menjadi bumerang nantinya bagi kubu penebar isu. Apalagi jika nantinya terbukti bersalah. Isu SARA itu sangat sensitif, ditambah warga Jakarta sudah selektif, sehingga banyak warga yang apatis jika membicarakan isu SARA. Meskipun banyak juga warga Jakarta yang termakan isu SARA, kebanyakan dari masyarakat bawah yang sulit menerjemahkan mana pernyataan yang benar dan mana yang salah,” ujar Yunarto.
Mengenai serangan fajar berupa money politics, diakui dia hampir terjadi pada setiap pagelaran pilkada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi rahasia umum terjadi menjelang pemungutan suara. Sayangnya, meskipun politik uang hampir selalu ada, namun upaya pembuktian dari Panwaslu bagaikan gertak sambal. Tidak pernah mampu mengungkap aktor intelektual di balik kecurangan tersebut.
“Kalau mengandalkan Panwaslu, saya pesimis. Justru solusinya ialah melibatkan civil society. Masyarakat bergerak spontan secara masif. Targetnya dua. Pertama, upaya pencegahan kecurangan jangan sampai terjadi. Kedua, kalaupun terjadi, yang terjadi ialah silahkan ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya,” anjur Yunarto.
Soal peluang kemenangan, dia melihat porsinya sama antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara dengan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi-Ahok. Hanya saja tergantung pasangan calon siapa yang mampu menarik perhatian dari undecide voters dan swing voters. Undecide voters merupakan pemilih yang tidak menyalurkan aspirasinya pada putaran pertama 11 Juli lalu. Sedangkan swing voters ialah pemilih yang pada putaran pertama memilih, namun masih ada kemungkinan mengubah pilihannya pada putaran dua.
“Kedua kelompok ini berpengaruh paling besar, karena jumlahnya sekitar 7,5 persenan. Justru mereka lebih menentukan ketimbang suara dukungan parpol koalisi. Undecide voters dan swing voters biasanya disebabkan karena kekecewaannya terhadap pemenang pilkada sebelumnya,” ujar Yunarto.
Sementara Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah mengaku siap mengawal pemungutan suara putaran dua. Pihaknya telah melakukan capacity building training (pelatihan penguatan kapasitas) kepada 267 petugas pengawas di lapangan, berkaitan soal integritas dan etika penyelenggara pemilu.
“Pada aspek-aspek teknis, semisal formulir C-1 itu harus dapat, untuk bukti di pengadilan. Kemudian mendorong petugas lapangan mau memotret formulir C-2 sebagai bahan FeD kemudian diupload ke internet,” tutur dia kepada CentroOne.com.
Panwaslu juga mengakomodir pemilih di TPS khusus seperti rumah sakit, dengan menggunakan formulir A8 sebagai pengganti surat undangan pemilih yang sah. Selain itu, Panwaslu juga telah menambah SDM 801 orang Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Sebagai bentuk upaya pencegahan, Panwaslu juga telah memantau pendistribusian logistik suara dan melakukan penertiban spanduk-spanduk kampanye, berkaitan dengan masa tenang putaran dua.
“Kita sudah pantau logistik surat suara, sejauh ini tidak ada masalah. Kita juga sudah tertibkan spanduk-spanduk kampanye dan masih kita sisir-sisir lagi,” ujar Ramdan.
Sedangkan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai kampanye terselubung di masa tenang dan melibatkan aparat birokrat pada putaran dua telah menunjukkan betapa tidak netralnya birokrasi yang justru mendukung tindakan kecurangan sebagai langkah pemenangan salah satu kandidat.
“Dari level atas, dengan ditandainya surat yang ditandatangani atas nama Gubernur, dari level bawah secara sistematis dibagikan ke RT/RW. Termasuk juga selebaran bernuansa SARA dengan mengatasnamakan Fatwa MUI sebagai lembaga semi pemerintah. Ditambah lagi dengan keterlibatan KPPS yang disebutkan juga berlaku tidak netral,” sesal Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz kepada CentroOne.com.
JPPR menyarankan KPU DKI dan Panwaslu DKI mensupervisi para penyelenggara pemilu di berbagai level, terutama tingkatan bawah. Selain juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi bersama saat pemungutan suara berlangsung.
“Supervisi ini sangat penting karena penggunaan jalur birokrasi semakin dirasakan akan digunakan secara sistematis. Dalam arti memastikan pekerjaan bawahannya secara baiklah. Jangan segan-segan memecat jika memang terbukti jelas melakukan pemihakan terhadap pasangan calon,” tandas Masykur.
Reporter: Dominicus Alvin – Editor: Shinta Sinaga
posting by: cetroone
repost: jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (jppr)

Post Comment