in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

8 Modus Pelanggaran Pilkada DKI

JPRR menerima laporan dari warga Tanah Abang yang menerima Rp 100.000 untuk memilih pasangan calon tertentu.

Pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berjalan kondusif dan tidak terjadi kerusuhan, namun berbagai pelanggaran yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) tercatat tetap terjadi di sejumlah pihak.


Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) mencatat delapan modus pelanggaran yang ditemukan relawannya pada saat pelaksanaan pemungutan suara, 20 September kemarin.


Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, meminta para penyelenggara terutama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tetap memproses setiap pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, hal ini sebagai pembelajaran politik kepada masyarakat.


“Salah satu pelanggaran yang ditemukan kemarin sama seperti pada putaran pertama yang lalu namun dengan jumlah yang tidak banyak adalah mengenai kisruhnya Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Manajer Pemantauan, Masykurudin, Jumat (21/9).


Dikatakan Masykurudin, modus DPT yang dimaksud adalah masih banyak warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. “KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara kembali melakukan kesalahan yang sama seperti putaran pertama yang lalu. Ternyata proses pemutakhiran tidak dapat mengakomodasi seluruh warga yang berhak,” katanya.


Dari hasil penemuan 372 relawannya, JPRR menemukan terdapat 29 orang di 13 TPS di kelurahan berbeda. Modus selanjutnya adalah tidak dipasangnya DPT di beberapa TPS.


“Ada juga pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi boleh milih di TPS, dan kami menemukan pemasangan DPT yang tidak seragam,” tambahnya.


Pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara adalah masih adanya atribut kampanye di lokasi TPS, padahal sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan KPU DKI dan Panwaslu DKI, atribut kampanye tidak diizinkan berada di lokasi pencoblosan.,


“Sementara itu ada modus lain yang mencolok ditemukan sekelompok orang terdiri dari sekitar lima hingga 10 orang yang bergerombol di TPS. Mereka seperti mengawasi dan bahkan memberikan arahan kepada warga untuk memilih pasangan calon tertentu, baik lisan maupun non verbal,” sambung Masykurudin.


Tidak tanggung-tanggung, lanjutnya, segerombolan orang tersebut juga mengganggu jalannya pencoblosan dengan membuat kegaduhan di sekitar TPS. 


“Ini bentuk intimidasi modus yang baru. Mereka terus mengarahkan warga, bahkan hingga para saksi mereka di TPS melakukan hal yang sama,” ungkapnya.


Modus pelanggaran lain adalah masih ada  politik uang, JPRR menerima laporan dari warga Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menerima Rp 100.000 dari oknum dan bertujuan untuk memilih pasangan calon tertentu.


“Belum lagi soal poster dan kampanye hitam juga masih ditemukan JPPR di daerah Matraman Dalam, Jakarta Timur. Dan ada juga pesan singkat yang berisi memojokan salah satu calon pada hari H,” paparnya.


Atas pelanggaran yang ditemukannya tersebut, Masykurudin melaporkan hal ini kepada Panwaslu DKI hari ini.


Sumber: Beritasatu
Repost: JPPR

Post Comment